Publikasi
Wawasan hukum, analisis, dan pembaruan dari tim kami.
Setelah masa transisi tiga tahun, UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP resmi berlaku sejak Januari 2026, menggantikan warisan hukum kolonial. Berikut perubahan yang benar-benar berdampak dalam praktik.
Masa transisi UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah berakhir sejak Oktober 2024. Dengan lembaga pengawas yang kini beroperasi penuh, berikut hal-hal yang benar-benar diminta dari pelaku usaha.
Sejak Januari 2025, aset kripto di Indonesia diawasi oleh OJK — bukan lagi Bappebti — sebagai instrumen keuangan. Perpindahan ini membawa konsekuensi nyata pada perizinan dan kepatuhan.
Pengantar tentang firma kami dan komitmen kami pada nasihat hukum yang berprinsip.
Bertahun-tahun setelah ketentuan ketenagakerjaan UU Cipta Kerja berlaku, kesalahan perhitungan dan dokumentasi yang sama masih sering kami temui dalam kasus PHK. Berikut penyegaran praktis bagi HR dan manajemen.
Ambang batas aset dan omzet yang direvisi KPPU membuat lebih banyak transaksi kelas menengah kini wajib dinotifikasikan. Tim transaksi perlu mengecek ambang batas ini lebih awal, bukan saat penandatanganan.